CIANJURUPDATE.COM – Polisi tengah menyelidiki kasus pembunuhan yang dilakukan pria berinisial S di Cibarusah, Bekasi.
Sementara itu, kebijakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang menghentikan penjualan gas LPG 3 Kg di warung-warung menuai polemik.
Keputusan tersebut membuat warga kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi. Bahkan, antrean panjang demi mendapatkan gas melon itu menyebabkan korban jiwa.
BACA JUGA: Ibu Rumah Tangga di Cianjur Keluhkan Larangan Penjualan Eceran Gas Elpiji 3 Kg
Lebih mengejutkan, kebijakan ini disebut tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik.
Pengamat politik, Rocky Gerung, mengkritik langkah Menteri ESDM tersebut. Ia menilai kebijakan itu justru membebani presiden dalam menjalankan pemerintahannya.
“Presiden punya peralatan namanya menteri. Dia jadi alat untuk mengefektifkan kebijakan presiden, begitulah sistem presidensial bekerja,” ujar Rocky, dikutip dari YouTube-nya, Rabu (5/2/25).
BACA JUGA: Larangan Eceran Gas Elpiji 3 Kg Disebut Bukan Dari Prabowo, Bahlil Lahadalia Bilang Begini
“Sekarang ada peralatan yang namanya Menteri Bahlil membuat peralatan yang memusingkan presiden. Ini betul-betul kabinet yang absurd,” tambahnya.
Rocky menegaskan bahwa setiap kebijakan menteri seharusnya merupakan tanggung jawab presiden. Namun, jika kebijakan itu dibuat tanpa konsultasi, maka menteri terkait yang harus bertanggung jawab.
“Jadi kalau di publik ada kekacauan soal LPG, dan itu akibat dari peraturan Menteri, ya presiden ikut bertanggung jawab,” ucapnya.
BACA JUGA: Penjual Eceran Gas Elpiji 3 Kg Dilarang dan Ilegal, Ternyata Alasannya Ini
“Tetapi bila peraturan itu tidak dikonsultasikan kepada presiden, maka menterinya yang mesti digusur, dilengserkan. Kan nggak mungkin presiden menginginkan adanya kekacauan di dalam kebijakan yang dia inginkan,” sambungnya.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
