Sanksi Mengancam! Pedagang Dilarang Tolak Pembayaran Tunai dan Kenakan Biaya QRIS

CIANJURUPDATE.COM - Bank Indonesia (BI) kembali mengingatkan para pedagang untuk tidak menolak pembayaran tunai di tengah berkembangnya tren transaksi non-tunai. BI juga menegaskan bahwa biaya layanan QRIS harus ditanggung oleh pedagang, bukan dibebankan kepada konsumen. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Digitalisasi ekonomi di Indonesia semakin pesat, ditandai dengan meningkatnya penggunaan sistem pembayaran non-tunai atau cashless. Hal ini mendorong sejumlah pedagang untuk menolak pembayaran tunai demi alasan kenyamanan dan keamanan. Namun, pertanyaan pun muncul: apakah pedagang berhak menolak pembayaran tunai? BACA JUGA: BI Ingatkan Biaya QRIS Ditanggung Pedagang, Pelanggaran Dapat Berujung Sanksi Menurut Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, pedagang tidak boleh menolak pembayaran tunai. Dalam keterangannya pada Sabtu (19/10/2024), Filianingsih menegaskan bahwa konsumen yang menghadapi penolakan pembayaran tunai dapat melaporkan pedagang tersebut kepada BI. Selain itu, pedagang yang membebankan biaya QRIS kepada konsumen dapat dikenakan sanksi. Sanksi terhadap pedagang yang melanggar tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Pasal 52 peraturan tersebut secara tegas melarang penyedia barang atau jasa mengenakan biaya tambahan atas penggunaan jasa pembayaran. Jika ditemukan pelanggaran, BI berwenang meminta penyedia jasa pembayaran (PJP) untuk menghentikan kerja sama dengan merchant yang terlibat. BACA JUGA: Pintar Melihat Peluang, Nurul Ramadina Sukses Rintis Bisnis Buket di Cianjur Bahkan, pedagang yang terus melanggar dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist). Filianingsih juga mengungkapkan bahwa masih ada praktik pedagang yang membebankan biaya Merchant Discount Rate (MDR) dari layanan QRIS kepada pelanggan. Biaya MDR sebesar 0,3% dari nilai transaksi yang melebihi Rp 100 ribu dikenakan kepada pedagang, khususnya usaha mikro. BI juga menegaskan bahwa pedagang tidak boleh menolak pembayaran dengan koin. Sesuai Pasal 23 Undang-undang Mata Uang, seluruh pihak di Indonesia diwajibkan menerima rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono, menyatakan bahwa meskipun transaksi non-tunai terus berkembang, pedagang tetap wajib menyediakan opsi pembayaran tunai. BACA JUGA: Buktikan Bisnis Bisa Dimulai dari Rp50 Ribu, Putri Triyana Mahasiswa Universitas Suryakancana Sukses Jalani Usaha Makanan! Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang melarang penolakan rupiah dalam bentuk fisik. BI pun terus mencetak uang tunai, baik dalam bentuk uang kertas maupun koin, guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara itu, BI juga terus mendorong penggunaan pembayaran non-tunai karena manfaatnya yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan mengurangi risiko pemalsuan uang. Meski demikian, dengan karakteristik Indonesia yang memiliki demografi beragam dan kondisi geografis yang terpisah-pisah, uang tunai masih sangat diperlukan di berbagai daerah. Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, Marlison Hakim, menjelaskan bahwa rupiah dalam berbagai bentuknya, baik tunai, uang elektronik, maupun digital, merupakan alat pembayaran yang sah. Namun, masyarakat harus tetap menghormati kewajiban penerimaan uang tunai sebagai bentuk sah dari rupiah.

Sanksi Mengancam! Pedagang Dilarang Tolak Pembayaran Tunai dan Kenakan Biaya QRIS

Tinggalkan Balasan

Dugaan Pengoplosan Gas Elpiji 3 Kg di Cianjur, Polisi Gerebek Agen PT Petra Irene

Sejumlah Pejabat di Cianjur Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Wisata Cibodas

Parah! Oknum Pegawai Bank BRI Unit Gekbrong Cianjur Diduga Berkomplot Soal Penipuan Nasabah

Login bit.ly/bpumcianjur, Cara Daftar Bantuan BLT BPUM UMKM Cianjur Online

Heroik, Anjing Pitbull di Cianjur Ini Mati Dipatuk Ular Kobra Saat Jaga

Info Terbaru KIP Kuliah 2020, Ayo Segera Urus DTKS/BDT

Opini Dr. Indra: Lebaran dan Corona

www.depkop.go.id, Cara Login BLT BPUM UMKM Online Lengkap

Heboh Pemilik Rekening BRI Dapat Bantuan Rp 600 Ribu, Cek Faktanya!

Universitas Indonesia Bentuk Tim Investigasi Audit Gelar Doktor Bahlil Lahadalia

Kebakaran Alang-Alang di Cianjur Akibat Pembakaran Sampah Sembarangan

Berita Terkait

Dugaan Pengoplosan Gas Elpiji 3 Kg di Cianjur, Polisi Gerebek Agen PT Petra Irene

Sejumlah Pejabat di Cianjur Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Wisata Cibodas

Parah! Oknum Pegawai Bank BRI Unit Gekbrong Cianjur Diduga Berkomplot Soal Penipuan Nasabah

Angin Kencang Terjang Sindangbarang, Rumah Warga dan Fasilitas Wisata Rusak

Tinggalkan Balasan

Dugaan Pengoplosan Gas Elpiji 3 Kg di Cianjur, Polisi Gerebek Agen PT Petra Irene

Sejumlah Pejabat di Cianjur Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Wisata Cibodas

Parah! Oknum Pegawai Bank BRI Unit Gekbrong Cianjur Diduga Berkomplot Soal Penipuan Nasabah

Login bit.ly/bpumcianjur, Cara Daftar Bantuan BLT BPUM UMKM Cianjur Online

Heroik, Anjing Pitbull di Cianjur Ini Mati Dipatuk Ular Kobra Saat Jaga

Info Terbaru KIP Kuliah 2020, Ayo Segera Urus DTKS/BDT

Opini Dr. Indra: Lebaran dan Corona

www.depkop.go.id, Cara Login BLT BPUM UMKM Online Lengkap

Heboh Pemilik Rekening BRI Dapat Bantuan Rp 600 Ribu, Cek Faktanya!