Sekali Acara, Anggaran Sosialisasi Pilkada Cianjur 2020 Cuma Segini
Pria yang akrab disapa Ebes ini menegaskan, kedatangannya ke Kantor KPU Cianjur bukan untuk mengajukan anggaran sosialisasi, namun untuk mempertanyakan langsung dan meminta data penyerapan sosialisasi Pilkada Cianjur.
“Kami bukan minta anggaran, tapi meminta data karena Rustiman sudah berbohong soal anggaran. Kami sudah pegang sejumlah kejanggalan dan akan segera kami ungkap,” tegasnya.
Selain itu, Ebes pun menduga adanya kejanggalan pada anggaran sosialisasi Pilkada Cianjur 2020, salah satunya pada anggaran sosialisasi kepada masyarakat oleh PPS dan PPK.
Ia menyebutkan, baik PPK maupun PPS sudah mendapatkan honor dalam menjalankan tugasnya. Honor anggota PPS sebesar Rp900 ribu dan ketuanya Rp1 juta perbulan. Sementara honor anggota PPK sebesar Rp1,9 juta dan ketuanya Rp2,2 juta.
“PPK dan PPS ini sudah jelas mendapatkan honor dan sudah jelas salah satu tugasnya melakukan sosialisasi. Jadi kenapa KPU menganggarkan lagi anggaran sosialisasi melalui PPS dan PPK? Ini sangat aneh dan harus diusut tuntas,” tegasnya
Ia berharap, KPU bisa menjelaskan semua kejanggalan yang terjadi dan melakukan transparan anggaran.
“Dari kemarin saya sudah meminta data penyerapan anggaran sosialiasi, namun hingga saat ini belum diberikan,” katanya.
Sementara itu, Rustiman membantah jika dia sudah berbohong. Menurutnya, hal itu hanya permasalahan miskomunikasi.
“Maksud saya tidak ada itu tidak ada anggaran sosialisasi untuk Cepot, karena semua anggaran sudah melalui perencanaan dari satu tahun yang lalu. Saya juga manusia, mungkin saya salah penyampaian,” ujarnya.
