CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Anggaran Sosialisasi Pilkada 2020 dari KPU Cianjur per sekali acara ternyata cukup kecil. Padahal, anggaran sosialisasi Pilkada Cianjur 2020 diketahui mencapai Rp1,7 Miliar.
Salah seorang peserta sekaligus panitia sosialisasi Pilkada 2020 oleh KPU Cianjur yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, sekali acara, pihaknya hanya diberi sekitar Rp2 juta.
“Kalau gak salah sekitar Rp2 jutaan. Tapi dipotong 10 persen, jadi keterima itu Rp1,9 juta,” tuturnya kepada Cianjur Update, Sabtu (7/11/2020).
Dirinya mengatakan dana tersebut digunakan hanya untuk makan dan snack bagi para peserta. Saat itu, ada sekitar 30 peserta yang hadir.
“Ke kami hanya ngasih uang buat itu aja, sama uang bangunan itu teh. Proyektor juga dari kami,” kata dia.
Sementara untuk uang transport, selebihnya diberi per orang Rp100 ribu. Pihak KPU Cianjur pun hanya menyediakan sebuah banner acara.
“Kalau transport itu bagian KPU, banner juga langsung diambil sama mereka,” ungkap dia.
Sementara itu, hingga saat ini kejelasan mengenai anggaran sosialisasi Pilkada Cianjur 2020 masih belum tersampaikan. Hal itu pun membuat Ketua Cianjur People Movement (Cepot), Ahmad Anwar mengamuk dan memarahi salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur di Kantor KPU Cianjur, pada Senin (2/11/2020).
Hal itu terjadi karena Ahmad mengaku merasa dibohongi oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat KPU Cianjur, Rustiman terkait anggaran sosialisasi.
“Saat anggota Cepot pernah mengajukan proposal untuk kegiatan sosialisasi, Rustiman pernah bilang dengan tegas bahwa tak ada anggaran sosialisasi di KPU. Padahal setelah saya cek, anggaran sosialisasi itu sebesar 2,4 persen dari anggaran total Rp74 M atau sekitar Rp1,7 M,” ujar Ebes kepada Cianjur Update, Selasa (3/11/2020).
Pria yang akrab disapa Ebes ini menegaskan, kedatangannya ke Kantor KPU Cianjur bukan untuk mengajukan anggaran sosialisasi, namun untuk mempertanyakan langsung dan meminta data penyerapan sosialisasi Pilkada Cianjur.
“Kami bukan minta anggaran, tapi meminta data karena Rustiman sudah berbohong soal anggaran. Kami sudah pegang sejumlah kejanggalan dan akan segera kami ungkap,” tegasnya.
Selain itu, Ebes pun menduga adanya kejanggalan pada anggaran sosialisasi Pilkada Cianjur 2020, salah satunya pada anggaran sosialisasi kepada masyarakat oleh PPS dan PPK.
Ia menyebutkan, baik PPK maupun PPS sudah mendapatkan honor dalam menjalankan tugasnya. Honor anggota PPS sebesar Rp900 ribu dan ketuanya Rp1 juta perbulan. Sementara honor anggota PPK sebesar Rp1,9 juta dan ketuanya Rp2,2 juta.
“PPK dan PPS ini sudah jelas mendapatkan honor dan sudah jelas salah satu tugasnya melakukan sosialisasi. Jadi kenapa KPU menganggarkan lagi anggaran sosialisasi melalui PPS dan PPK? Ini sangat aneh dan harus diusut tuntas,” tegasnya
Ia berharap, KPU bisa menjelaskan semua kejanggalan yang terjadi dan melakukan transparan anggaran.
“Dari kemarin saya sudah meminta data penyerapan anggaran sosialiasi, namun hingga saat ini belum diberikan,” katanya.
Sementara itu, Rustiman membantah jika dia sudah berbohong. Menurutnya, hal itu hanya permasalahan miskomunikasi.
“Maksud saya tidak ada itu tidak ada anggaran sosialisasi untuk Cepot, karena semua anggaran sudah melalui perencanaan dari satu tahun yang lalu. Saya juga manusia, mungkin saya salah penyampaian,” ujarnya.
Namun demikian, Rustiman mengatakan semua anggaran sudah melalui perencanaan dari satu tahun yang lalu. Tapi saat ditanyakan terkait sosialisasi melalui media massa, ia mengatakan belum final dan masih dalam proses pelaksanaan.(afs/sis)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
