CIANJURUPDATE.COM – Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI) mengungkapkan motif dibalik kisruh antara Bupati Cianjur H Herman Suherman dan Sekretaris Daerah (Sekda) Cianjur, Cecep Alamsyah.
Hal ini memunculkan petisi agar Cecep mundur dari jabatannya dan beredar dengan tanda tangan dari 22 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Cianjur.
Sekretaris Umum SEMMI Cianjur, Fahmi Fahreza Mz, mengkritik kondisi pemerintahan daerah yang menurutnya tengah dalam keadaan tidak stabil.
Menurutnya, jika internal pemerintah daerah saja sudah rusak, bagaimana mungkin mereka dapat mengurus masyarakat dengan baik.
BACA JUGA: Sudah Bertemu, Pj Gubernur Jawa Barat Damaikan Kisruh Bupati dan Sekda Cianjur
“Pemerintahan Cianjur terlihat sangat rapuh, dengan adanya petisi ini dan pengakuan akan ketidakharmonisan antara bupati dan sekda, ini menunjukkan keretakan yang cukup serius dalam pemerintahan,” ungkap Fahmi.
Fahmi juga menyatakan bahwa kisruh antara bupati dan sekda Cianjur ini muncul karena ada dugaan mark up proyek oleh beberapa SKPD yang mendukung bupati.
Namun, mark up proyek itu ditentang oleh Sekda dan tidak disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
“Mari kita kumpulkan bukti dan data yang diperlukan untuk mengetahui kebenaran dari dugaan tersebut, dan kami akan mengambil tindakan sesuai dengan hasil kajian yang kami peroleh,” tambahnya.
Sebeleumnya, Kepala Inspektorat Cianjur, Endan Hamdani menegaskan keabsahan tanda tangan dalam petisi tersebut.
Menurutnya, petisi tersebut terkait dengan ketidakharmonisan antara Bupati dan kepala perangkat daerah dengan Sekda.
Serta, hal ini berkaitan dengan pengunduran diri Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Ayi Reza Adairobbi.
“Situasi ini telah mempengaruhi kinerja masing-masing dinas, dan terlihat jelas bahwa masalah ini terbatas pada kepala OPD saja,” ujar Endan.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
