Sultan Hamid I Terlibat! Ini Sejarah Pendirian Daerah Istimewa Kalimantan Barat yang Kontroversial
Proklamasi Kemerdekaan dan Lahirnya DIKB
Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 disambut dengan gembira oleh rakyat Kalimantan Barat.
Namun, Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia, tidak tinggal diam.
Hal ini menyebabkan kekacauan dan pertempuran di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Barat.
Di tengah situasi yang kacau ini, Pangeran Syarif Hamid alqadri, Sultan Pontianak, muncul sebagai pemimpin yang mempersatukan berbagai kesultanan dan kerajaan di Kalimantan Barat.
Pada tanggal 28 Oktober 1946, dibentuklah DIKB dengan Sultan Syarif Hamid I sebagai kepala dewan.
BACA JUGA:Â Sejarah Perang Sarung, Dari Simbol Perlawanan Malah Jadi Kekerasan di Bulan Ramadhan
Perjalanan DIKB Menuju Republik Indonesia
DIKB merupakan salah satu daerah istimewa di Indonesia yang diakui secara resmi.
Namun, perjalanan DIKB untuk bergabung dengan Republik Indonesia tidaklah mulus.
Di satu sisi, terdapat tokoh-tokoh republikan yang memperjuangkan integrasi DIKB ke dalam Republik Indonesia.
Di sisi lain, Sultan Hamid I dan beberapa pemimpin lainnya lebih mendukung sistem federal untuk Indonesia.
Perbedaan pandangan ini menyebabkan terjadinya konflik internal di dalam pemerintahan DIKB.
Pengakuan Belanda dan Pembentukan Tentara Federal
Meskipun masih mengalami gejolak internal, DIKB mendapatkan pengakuan dari pemerintah pendudukan Belanda pada tahun 1948.
Pengakuan ini memberikan DIKB legitimasi dan kedaulatan yang lebih besar.
DIKB juga diperbolehkan untuk membentuk tentara federal yang banyak diisi oleh pemuda suku Dayak.
