Tak Peka Kondisi Rakyat, Tunjangan Perumahan DPR Dikritik Habis-Habisan
CIANJURUPDATE.COM – Kebijakan terbaru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 yang menggantikan fasilitas rumah dinas dengan tunjangan perumahan bulanan menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
Langkah ini dinilai akan semakin membebani anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang lesu dan ketidakpastian.
Salah satu yang menyuarakan keberatan adalah Lucius Karus, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), yang menyebutkan bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip efisiensi anggaran.
Lucius berpendapat bahwa lebih efisien bagi para anggota DPR untuk tetap menggunakan rumah dinas yang sudah ada saat ini.
Terlebih lagi, dengan adanya rencana pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN), kebijakan ini dianggap perlu dipertimbangkan ulang.
“Sebaiknya, demi penghematan anggaran negara, DPR tetap menggunakan rumah dinas sembari menunggu kepindahan ke IKN sebelum mengubah kebijakan ini,” jelas Lucius dikutip Tirto, Minggu (6/10/2024).
Lucius juga menyoroti bahwa DPR sering memulai periode baru dengan kontroversi terkait fasilitas pribadi.
BACA JUGA:Â Ketua GPPI Serukan Peningkatan Kualitas Pendidikan kepada Anggota DPR RI
Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa anggota DPR lebih mementingkan kenyamanan pribadi dibandingkan kepentingan rakyat.
“Rakyat masih kesulitan akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu, tapi DPR malah sibuk mengurus tunjangan rumah,” tambahnya.
Keputusan untuk meniadakan rumah dinas dan menggantinya dengan tunjangan juga dinilai bermasalah.
