Tak Peka Kondisi Rakyat, Tunjangan Perumahan DPR Dikritik Habis-Habisan
Apalagi, jika tunjangan diberikan secara lump sum atau sekaligus, ada kemungkinan uang tersebut tidak digunakan sesuai tujuan.
BACA JUGA:Â Wow! Segini Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI Periode 2024-2029
“Transparansi anggaran DPR selama ini sangat minim, terutama terkait penggunaan fasilitas pribadi,” kata Arif dalam wawancara terpisah.
Arif menambahkan, kebijakan yang terkesan mendadak ini pasti akan dipertanyakan akuntabilitasnya oleh publik.
Ia berharap DPR lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang sulit.
“DPR seharusnya lebih peduli pada keadaan ekonomi rakyat, bukan malah menambah beban dengan tunjangan yang besar,” ujarnya.
Sebelumnya, kebijakan tentang tunjangan perumahan ini tercantum dalam surat Nomor B/733/RT.01/09/2024 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal DPR pada 25 September 2024.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyatakan bahwa fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR akan dikembalikan ke negara, dan besaran tunjangan masih dalam tahap konsultasi.
“Kami akan pastikan dulu sebelum mengumumkan secara resmi, tetapi intinya mulai 30 September fasilitas rumah dinas sudah ditarik,” ujar Indra.
