CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cianjur menyebut, bahwa pejabat dari instansi manapun wajib merespon wawancara wartawan sebagai bentuk keterbukaan informasi.
Mengingat, polemik soal organisasi Pentagon hingga kini, masih belum mendapatkan jawaban pasti.
Ketua PWI Kabupaten Cianjur, Muhamad Ikhsan mengatakan, apabila ada pejabat yang sulit berkomunikasi dan menolak wawancara wartawan, bisa saja diadukan pada pihak kepolisian.
“Kalau ada pejabat yang susah berkomunikasi, susah melayani rekan-rekan wartawan atau jurnalis, saya kira itu bisa diadukan ke pihak kepolisian. Karena mereka tidak kooperatif dengan apa yang terjadi,” kata dia kepada Cianjur Update, Jumat (25/6/2021).
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, kata dia, sudah tertera jelas bahwa wartawan atau jurnalis wajib dilayani.
“Dilayani oleh tiap pejabat, mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, kepala dinas, kepala badan, termasuk bupati,” jelas dia.
Ikhsan mengatakan, pihaknya sudah berkomitmen dengan Bupati Cianjur, Herman Suherman, bahwa publikasi menjadi indikator program Pemkab Cianjur agar bisa terpublikasikan ke masyarakat.
“Harus ingat, bahwa pejabat digaji dan semua programnya dari uang rakyat. Artinya mereka harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat sudah digunakan apa saja uang tersebut,” kata Ikhsan.
Salah satu caranya, lanjut dia, dengan mempublikasikan di media massa dan adanya keterbukaan informasi.
Apabila pejabat tidak mau diwawancara berkenaan dengan temuan wartawan di lapangan, artinya mereka tidak bertanggung jawab pada rakyat.
“Karena rakyat butuh jawaban pasti. Mungkin saya selaku Ketua PWI sudah berkomitmen dengan bupati, wakil bupati, dan sekda agar media massa mendapat tempat seluas-luasnya. Hal tersebut guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang temuan di lapangan,” jelas dia.
Sementara itu, misteri organisasi Pentagon Cianjur masih belum terkuak. Organisasi yang diduga diketuai oleh salah seorang politisi Cianjur itu seolah menghilang setelah mengirimkan karangan bunga pada saat pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, H Herman Suherman dan TB Mulyana.
Konon katanya, organisasi ini diketuai oleh Wakil Ketua DPRD Cianjur, Abdul Azis Sefudin.
Pentagon yang disebut-sebut merupakan organisasi yang mengorganisir para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur ini membuat publik bertanya-tanya dan berasumsi.
Namun, Sekretaris DPC Partai Nasdem Kabupaten Cianjur ini, tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai keterlibatannya di Pentagon. Dengan nada bicara yang sedikit terbata-bata, Azis mengaku tidak tahu adanya Pentagon.
“Bener atau tidaknya (keterlibatan Azis), adanya atau tidak adanya Pentagon nggak tahu saya,” jelas dia kepada Cianjur Update di Kantor DPRD Cianjur, Senin (14/6/2021).
Selain itu, ia menampik bahwa dirinya merupakan ketua organisasi yang dinilai terlarang tersebut. Meskipun wajahnya kerap muncul di akun instagram Pentagon.
“Informasi itu juga salah kan,” jelas dia.
Tidak hanya itu, dirinya menampik bahwa Pentagon bergerak dengan anggota yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur.
“Organisasi ASN itu Korpri ya, nah itu berarti bukan Pentagon,” kata Azis.
Sebelum memasuki ruangannya, Azis menegaskan bahwa kabar yang menyatakan dirinya sebagai ketua Pentagon itu salah.
“Kalau misalnya penjelasan saya sebagai ketua itu salah, kalau saya sekjen Nasdem itu bener,” tandas dia.
Azis langsung memasuki ruangannya dengan tergesa-gesa setelah mengakhiri wawancara.
Azis pun tidak menanggapi surat undangan yang dilayangkan Cianjur Update kepadanya untuk memperjelas kabar yang sudah tersiar ini.(afs/sis)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
