Tanggapi Kelangkaan BBM Pertalite, BEM Hukum Unsur Cianjur Minta Penyelesaian

CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur menanggapi kelangkaan BBM Pertalite yang meresahkan masyarakat. Mereka pun menanggapi tentang pemberlakuan aplikasi MyPertamina yang belum jelas.

Ketua BEM Fakultas Hukum Unsur Cianjur, Attansya Rafli Rusaedi mengatakan, kelangkaan BBM Pertalite memang meresahkan masyarakat. Ia menilai distribusi dari PT Pertamina lambat dan perlu instansi khusus dalam memberikan solusi dalam hal ini.

“Salah satu contohnya, ada pihak kepolisian untuk memberikan pengawalan kendaraan Pertamina sehingga tidak terhambat macet dan bisa sampai tujuan dengan cepat dan aman,” ungkap dia, Rabu (27/7/2022).

Ia menjelaskan, faktor pendorong kelangkaan BBM Pertalite di Cianjur ini ialah libur panjang. Dengan begitu, kata dia, mobilitas masyarakat pun menjadi menjadi lebih meningkat.

“Nah, yang saya khawatirkan terkait kelangkaan bahan bakar kendaraan di Cianjur ini, masyarakat Cianjur itu jadi susah untuk mobilitas keluar apalagi mobilitas untuk bekerja seperti kawan-kawan dari grab, penyuplai barang dan lain-lain,” kata dia.

Rafli menilai, permasalahan ini harus segera dituntaskan secara cepat. Sebab, lanjut dia, salah satu BBM menjadi hal yang sangat diperlukan di masyarakat.

“Nah mungkin itu, jadi terkait kelangkaan bahan bakar itu perlu seluruh elemen untuk membantu menyikapi atau menyelesaikan kelangkaan bahan bakar di Cianjur ini,” ucap dia.

MyPertamina Diberlakukan, BPH Migas Lebih Baik Dibubarkan

Rafli pun menyinggung soal pemberlakuan aplikasi My Pertamina yang belum jelas dan masih menuai pro dan kontra. Dirinya menilai, sisi baik dari pemberlakuan aplikasi MyPertamina adalah bisa terawasinya pemasukan dan pengeluaran BBM dengan rinci.

“Nah, tapi kalau misalkan berbicara tentang pendataan dan lain-lainnya ada badan yang memang dibuat oleh anak BUMN yaitu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kita melihat hanya dari sisi pendataan saja. Lebih baik BPH Migas itu dibubarkan saja menurut saya,” kata dia.

Rafli menyebut, aplikasi MyPertamina saat ini sangat tidak relevan untuk diberlakukan. Sebab, tidak semua masyarakat di Cianjur mempunyai gawai. Jika memang mempunyai gawai, belum tentu juga memiliki internet.

“Nah, itu yang menjadi permasalahan di masyarakat. saat ini memang belum diberlakukan, dan saya harap juga itu tidak diberlakukan di kemudian harinya, karena bisa memperlambat mobilitas masyarakat dan mempersulit masyarakat,” tutup dia.(ren)

Berita Terkait

Exit mobile version