Tingkatkan Kinerja ASN, Pemprov Jabar Luncurkan 7 Aplikasi Smart Birokrasi
Menurutnya, perubahan reformasi birokrasi ada di delapan area, salah satunya organisasi di mana tantangannya adalah seiring aturan baru nomenklatur dan sistemnya harus menyesuaikan.
Kang Emil mengingatkan, bahwa ASN harus punya semangat manajemen perubahan yang tidak boleh kalah dari swasta khususnya dalam hal teknologi informasi.
“Kita juga harus ikut mereka, jangan punya persepsi seolah-olah kita satu langkah di belakang yang terjadi di dunia swasta,” ungkapnya.
Area perubahan lain perundang-undangan yang menyesuaikan dengan perkembangan, sumber daya manusia, akuntabilitas kerja, penguatan pengawasan, tata laksana, serta komunikasi dan pelayanan publik.
“Itulah kenapa kita melakukan cetak biru Jabar Digital Province,” ucapnya.
Adapun sistem birokrasi yang sedang Pemda Provinsi Jabar jalankan saat ini adalah birokrasi 3.0 atau dinamis. Pasalnya, Jabar sudah sejak lama meninggalkan birokrasi 1.0 yang masih “primitif” di mana inovasi akan hadir bila ada aturannya.
“Dulu ojol duluan baru peraturan hadir, itu contohnya,” sebutnya.
Kemudian yang hari ini masih banyak digunakan yaitu birokrasi 2.0 atau performa. Menurutnya, kelemahan birokrasi ini yakni masih menganggap bahwa urusan mengelola pembangunan adalah urusan ASN saja.
“Jabar sekarang sedang menggeser pola organisasinya menjadi pola dinamis yaitu barang siapa cinta Jabar, maka kita tampung dan salurkan dalam struktur OPD. Seperti hadirnya Jabar Digital Service yang 90 persennya adalah non-ASN, kita kan butuh SDM yang tahu coding, inilah kecepatan Jabar,” bebernya.
