CIANJURUPDATE.COM – Nama Aipda Ambarita kini tengah trending di Twitter, usai video dirinya viral karena memeriksa HP milik pengendara dengan paksa dan tanpa izin.
Polisi bernama lengkap Aipda MP Ambarita tersebut menjabat sebagai Banit 51 Unit Dalmas Satsabhara Polres Jakarta Timur.
Ia bersama anggota Banit 9 Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Aiptu Jakaria atau lebih dikenal dengan nama Jacklyn Choppers harus dimutasi dari jabatannya.
Mutasi keduanya termuat dalam Surat Telegram bernomor ST/458/X/KEP./2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda Metro Jaya, Kombes Putra Narendra, atas nama Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran.
Polda Metro Jaya pun menjelaskan alasan memutasi Aiptu Jakaria dan Aipda Ambarita. Keduanya dimutasi ke Bagian Humas Polda Metro Jaya berdasarkan track record kemampuan keduanya di bidang multimedia.
“Punya kelebihan. Boleh buka sekarang YouTube-nya pak Ambarita, media sosial,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Selasa, (19/10/2021).
Alasan serupa juga untuk mutasi Aiptu Jakaria atau yang dikenal dengan Bang Jack. Dia disebut memiliki potensi di bidang humas.
“Beliau senang di medsos, kebetulan pengelola medsos di Polda Metro Jaya ini adalah Humas. Kami punya namanya Subdit Multimedia. Kami butuh orang-orang seperti Pak Jacklyn untuk membantu kami bermain di Humas,” beber Yusri.
Populer di YouTube dengan Nama Raimas Backbone
Melansir Kompas.Com, Aipda Ambarita biasa dikenal di acara televisi maupun konten media sosial di YouTube.
Di Youtube, Aipda Ambarita membuat konten terkait kegiatan patroli malam. Jumlah penonton konten yang dibuatnya pun mencapai jutaan.
Di televisi dan YouTube, dia memiliki acara berjudul Tim Raimas Backbone. Sikapnya yang tegas dan lucu membuat Aipda Ambarita semakin populer.
Periksa HP Milik Warga saat Patroli
Mutasi jabatan yang berawal saat sebuah video yang menampilkan Aipda Ambarita tengah memeriksa paksa handphone seorang warga hingga viral di media sosial.
Adapun video tersebut salah satunya diunggah ulang oleh akun Twitter bernama @xnact.
Dalam video itu, Aipda Ambarita bersama anggota lainnya tengah memeriksa ponsel salah seorang warga yang terkena razia patroli malam.
Namun, warga tersebut sempat menolak pemeriksaan karena hal itu merupakan ranah privasi. Tetapi, ia tetap memaksa memeriksa ponsel warga tersebut.
Dalam kesempatan itu, Aipda Ambarita mengaku, pemeriksaan ponsel warga merupakan wewenang Polri yang telah diatur dalam Undang-Undang.
Hal ini pun menuai pro dan kontra lantaran pemeriksaan paksa handphone dinilai sebagai tindakan yang sewenang-wenang.
Komentar Warganet
Hingga Rabu (20/10/2021) pagi, kata kunci Ambarita sudah dicuit lebih dari 10 ribu kali dengan beragam komentar.
“Buat yg nanya dasar hukumnya apa Polisi gak boleh main periksa HP saat geledah tanpa adanya Surat Perintah Pernyitaan yg didasar Surat Perintah Penyidikan? Nih di Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 diatur koq. Ni baru Perkapolri loh. blm gua bahas KUHAP dan UU Polri,” ujar dusrimulya.
“Bekal Argumen Jika Ada Polisi Macam Ambarita Paksa Periksa Handphone Kita Tanpa Alasan. Kami susun panduan bagi kita, masyarakat sipil ketika ada polisi paksa periksa handphone kita,” tulis voidotid.
“Anda terlalu arogan ambarita, SOP dan UU seharusnya jadi pedoman utk melaksanakan tugas, jangan terlalu memaksa seakan akan orng itu bersalah, ingat dimata hukum Praduga Tak Bersalah, cukup hakim yg memutuskan bahwa orng itu bersalah,” cuit herrysipratman2.
Meskipun banyak yang menghujat, namun banyak juga warga yang mendukung Aipda Ambarita sebagai polisi yang baik.
“Kalau MP Ambarita dimutasi siapa pengganti? Siapa yg memimpin raimas backbone? Dan apakah akan dilakukan patroli setiap hari diwaktu malam? Demi kebaikan warga ini, saya warga Jakarta timur (Klender) sedih kalau pak Ambarita di mutasi. Tetap semangat pak #ambarita,” ungkap bintangaziz2.
“Bpk @ListyoSigitP perlu dipertimbangkan jg opini dr masyarakat yg langsung bersentuhan dgn aktivitas pak Ambarita, jika mmg melanggar protap sanksi yg diberikan sebaiknya jg mpertimbangkan tingkat pelanggaran tdk hrs langsung dimutasi, “sanksi yg berjenjang tdk melompat,” papar i_noside.
(sis)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
