CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Gerakan Aku Geram dan Anti Korupsi (GAGAK) Kabupaten Cianjur berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Cianjur, Senin (23/11/2020).
Mereka menuntut klarifikasi dugaan pemotongan dan Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah (BOP MDT) oleh oknum Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Cianjur.
Akhirnya, pihak FKDT, GAGAK, serta Kemenag Kabupaten Cianjur pun menggelar audiensi untuk menemukan solusi dari masalah ini. Namun, pihak GAGAK kecewa karena tidak semua pihak hadir secara lengkap.
Ketua GAGAK Kabupaten Cianjur, Tirta Jaya Pragusta mengatakan, Kepala Kemenag, Ketua FKDT Kecamatan dan kabupaten tidak dihadirkan semua dalam audiensi tersebut.
“Maka saya memutuskan untuk lebih baik kita serahkan ke penegak hukum supaya lebih jelas karena kita bukan untuk mengadili, tugas yang mengadili adalah aparat kepolisian dan kejaksaan,” tuturnya kepada Cianjur Update, Senin (23/11/2020).
Selain itu, ia mengaku akan melaporkan hal ini ke Kemenag Agama Pusat. Dalam tuntutannya, ia menduga ada indikasi madrasah diniyah fiktif atau diniyah yang sudah tidak aktif, namun masih menerima BOP MDT.
“Termasuk indikasi pemotongan BOP MDT oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sebagai bagian dari kegiatan gratifikasi jika itu terbukti. Disinyalir pungutan 30 sampai 50 persen dari total anggaran Rp10 juta per diniyah. Indikasi pengarahan untuk memilih kepada salah satu kontestan dalam Pilkada 2020,” paparnya.
Dirinya mengungkapkan, saat ini pihaknya akan mengevaluasi hasil dari audiensi tersebut. Lalu, besok akan dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Cianjur.
“Hari ini kita evaluasi dulu, besok kita akan laporkan ke kejaksaan. Jika ada bukti jelas untuk melaporkan ke kejaksaan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua FKDT Kecamatan Pagelaran, Jamaludin yang ikut hadir dalam audiensi itu mempertanyakan diniyah mana yang menyatakan ada pemotongan BOP MDT.
“Harusnya didatangkan diniyah mana yang menyatakan ada pemotongan Rp3 juta itu. Kalau ada saya bisa percaya, tapi tadi tidak disebutkan,” terangnya.
Ia pun mengaku siap bertanggung jawab jika memang di Kecamatan Pagelaran ada pemotongan BOP MDT.
“Misalnya masih kurang puas, bisa dilihat bagiannya. Karena saya punya bukti,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Kemenag Kabupaten Cianjur, Pardi memastikan tidak ada oknum Kemenag yang terlibat dalam masalah ini. Ia pun berani menjamin hal tersebut.
“Karena itu uang dari Kemenag pusat yang langsung masuk ke BOP Diniyah Takmiliyah dengan jumlah kabarnya Rp10 juta,” ungkapnya.
Lalu, menanggapi hal ini, Pardi mengatakan, masalah ini harus diselesaikan langsung bersama FKDT. Ia mengaku tidak tahu menahu soal masalah pemotongan BOP MDT tersebut.
“Jadi silakan ke FKDT, Kemenag tidak tahu menahu persoalan ini seperak pun,” ucapnya.
Ia pun berharap tidak ada kebohongan yang ada dalam masalah ini, jika memang ada oknum FKDT yang memotong BOP MDT, harus dijelaskan peruntukannya untuk apa.
“Karena Kemenag memberikan bantuan itu untuk penanganan Covid-19. Jadi kalau ke kabupaten tidak diberitahu, sudah langsung online makanya biar lebih jelas lebih baik dengan FKDT,” ungkapnya.
Namun, Pardi mengungkapkan, jika memang terbukti ada pemotongan bantuan BOP MDT dari oknum FKDT, pihaknya dengan tegas akan melapor ke Polres Cianjur.
“Kalau terbukti, saya akan langsung melapor ke Polres agar diusut tuntas karena ini uang negara. Kalau ke Kemenag ini tidak ada, karena langsung masuk ke rekening diniyah,” tukasnya.(afs/sis)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
