CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Vaksinasi Covid-19 tahap pertama di Indonesia masih berlanjut di sejumlah wilayah sejak 13 Januari 2021 lalu. Prioritas utama penerima vaksin di Indonesia adalah para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.
Menanggapi vaksinasi Covid-19 yang sedang dilaksanakan, Wakil Ketua MPR RI, Dr H Sjarifuddin Hasan menyebut, masyarakat harus bersyukur dengan adanya vaksin Covid-19 yang disediakan pemerintah.
“Saya pikir vaksin itu sebuah upaya agar kita bisa menatap masa depan yang lebih baik dan kita harus bersyukur dengan adanya vaksin,” tuturnya kepada Cianjur Update, Sabtu (23/1/2021).
Selain itu, Sjarif menjelaskan, pemerintah juga harus menyikapi bahwa ada banyak masyarakat yang ingin segera mendapatkan vaksin Covid-19, maka vaksinasi untuk masyarakat harus disegerakan.
“Kita juga harus menyikapi bahwa rakyat kebanyakan sangat ingin segera menikmati menerima vaksin, terutama bagi yang tidak mampu membeli kalau bisa digratiskan secepatnya,” ujarnya.
Meski begitu, ia menilai, bagi masyarakat yang mampu, bisa saja melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara mandiri. Namun, khusus masyarakat tidak mampu, lebih baik digratiskan.
“Bagi yang memiliki kemampuan saya pikir tidak apa-apa, kalau tidak mau Sinovac dan bisa memilih Pzifer. Sementara bagi masyarakat yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan dalam hal biaya, lebih baik digratiskan,” jelasnya.
Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cianjur sampai saat ini masih menunggu tahap distribusi vaksin dari Pemprov Jabar, karena semua sasaran ditentukan oleh pemerintah pusat.
Juru Bicara Pusat Informasi Covid-19 Kabupaten Cianjur, dr Yusman Faisal mengatakan, untuk vaksin sampai saat ini masih menunggu tahap distribusi.
“Karena memang semua sasaran itu ditentukan oleh pusat, bukan kita yang mengusulkan. Tetapi sifatnya top-down, pusat yang menentukan sasarannya,” paparnya.
Ia menuturkan, dari sasaran yang divaksin nantinya ada dua pembiayaan, pertama pembiayaan dari pusat dan pembiayaan dari daerah.
“Jadi untuk mengcover semua lapisan masyarakat yang berumur 18-59 tahun itu ada dua sumber nantinya. Dari pusat berupa distribusi vaksinnya, kemudian dari daerah itu anggaran untuk membeli vaksin dan semua gratis,” imbuhnya.
Yusman mengungkapkan, awalnya dari pusat itu tidak gratis dan hanya sebagian saja. Tapi karena ada instruksi dari Presiden untuk digratiskan, maka Pemda yang harus mengalokasikan anggaran untuk membelinya.
“Sampai saat ini belum ada alokasi. Kan itu datanya dari pusat semua. Saya juga tanya ke Sukabumi, sama masih menunggu data dari pusat,” ungkapnya.
Ia menyebut, jumlah yang divaksin adalah 60 persen yang diambil dari jumlah penduduk. Sementara yang 18 tahun ke bawah tidak dihitung, tidak divaksin, dan yang 59 tahun ke atas pun sama, tidak divaksin.
“Itu saja mungkin sudah 20 persen, idealnya semua usia bisa divaksin lebih bagus,” pungkasnya.(afs/sis)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
