CIANJURUPDATE.COM – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur untuk menggelar debat calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur di Bandung menimbulkan berbagai kekecewaan dari warga Cianjur.
Debat yang akan diselenggarakan di Soreang, Bandung, pada Jumat (25/10/2024) ini dianggap menambah beban biaya bagi pendukung dan tidak menjamin keamanan seperti yang diharapkan.
Beberapa warga Cianjur yang mengikuti perkembangan Pilkada merasa keputusan ini justru membebani mereka.
Salah satunya, Yudi (35), seorang warga Desa Babakankaret, Cianjur, mengaku kecewa dengan pemindahan lokasi debat.
“Harus ke Bandung untuk mengadakan debat tentu menambah biaya. Padahal, debat ini bisa saja dilakukan di Cianjur dengan pengamanan yang lebih diperketat. Lokasi jauh tidak menjamin keamanan juga, malah bisa menyulitkan pendukung untuk datang,” ungkap Yudi, Kamis (24/10/2024).
Yudi menambahkan bahwa dirinya dan beberapa rekannya yang mendukung salah satu pasangan calon merasa bingung.
Mereka harus mempertimbangkan apakah tetap berangkat ke Bandung atau menonton melalui siaran langsung di media sosial.
BACA JUGA: Unik! Pemilihan Ketua OSIS SMK Mutiara Qolbu Mirip Pilkada
“Kami ingin merasakan langsung atmosfer debat, tapi kalau terlalu jauh dan mahal, ya terpaksa nonton dari rumah. Ini juga menurunkan semangat kami sebagai pendukung,” tambahnya.
Hal serupa diungkapkan oleh Nurul (28), warga Kecamatan Karangtengah, Cianjur.
Ia mempertanyakan apakah alasan keamanan memang cukup kuat untuk memindahkan acara penting seperti debat calon pemimpin daerah keluar dari Cianjur.
“Saya paham jika KPU khawatir tentang keamanan karena pernah ada kericuhan. Tapi memindahkan debat ke luar daerah bukan solusi yang tepat. Selain menambah biaya bagi pendukung dan KPU sendiri, apa jaminannya kalau di Bandung lebih aman? Di mana pun lokasinya, kalau pengamanannya baik, ya seharusnya aman,” ujar Nurul.
Menurutnya, dengan adanya pembatasan jumlah pendukung yang diizinkan hadir, debat ini seharusnya bisa dilakukan di Cianjur tanpa perlu repot pergi ke luar daerah.
“Lebih baik anggaran yang dipakai untuk memindahkan lokasi dialokasikan ke pengamanan yang lebih ketat di Cianjur,” tambahnya.
Ketua KPU Kabupaten Cianjur, M Ridwan, mengungkapkan bahwa tema debat perdana ini adalah “Membangun Cianjur Mandiri, Berdaya Saing, dan Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera.”
Acara ini diselenggarakan di luar Cianjur sebagai hasil kesepakatan antara perwakilan tim dari masing-masing pasangan calon (Paslon).
“Debat perdana ini akan berlangsung di Soreang, Bandung, berdasarkan musyawarah bersama perwakilan tim Paslon. Debat akan dimulai sekitar pukul 15.00 WIB,” ujar Ridwan pada Kamis (24/10/2024).
Alasan utama di balik pemilihan lokasi debat di luar Cianjur adalah kekhawatiran terhadap keamanan.
Ridwan menjelaskan bahwa pengalaman kericuhan pada debat Pilkada 2015 menjadi salah satu pertimbangan utama.
“Faktor keamanan sangat diperhatikan. Kami juga membatasi jumlah pendukung yang hadir untuk menjaga situasi tetap kondusif. Jika debat pertama berjalan lancar, mungkin debat kedua akan diselenggarakan di Cianjur,” tambahnya.
Ridwan juga menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang pelaksanaan debat di luar wilayah Cianjur, asalkan masih berada di wilayah Jawa Barat.
“Lokasi debat tidak diatur secara spesifik, selama masih di wilayah Jawa Barat, hal ini diperbolehkan,” jelasnya.
BACA JUGA: Debat Pilkada Jabar Segera Dimulai, Ilham Habibie: Kita Persiapkan
Debat ini akan disiarkan secara langsung melalui media sosial resmi KPU dan salah satu stasiun TV nasional.
KPU juga menginstruksikan PPK dan PPS untuk menggelar acara nonton bareng (nobar) bersama masyarakat di wilayah masing-masing.
“Masyarakat tetap bisa menyaksikan debat secara langsung melalui siaran media sosial. Selain itu, PPK dan PPS akan mengadakan nobar di daerah mereka,” kata Ridwan.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Cianjur, Asep Tandang, menambahkan bahwa lokasi debat tidak diatur secara khusus dan merupakan keputusan KPU.
“Bawaslu akan fokus pada pengawasan jalannya debat. Kami akan memastikan pengawasan ketat untuk mengantisipasi pelanggaran pemilu,” tutup Asep.