CIANJURUPDATE.COM, Cianjur – Bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) terbentur oleh kuota penerima. Hal ini pun menyebabkan banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut.
Seperti yang dialami di Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Banyak masyarakat mengeluh karena belum mendapatkan bantuan. Namun, Kepala Desa Cirumput, Beni Irawan, mengungkapkan, penyaluran bantuan tersebut terbentur biaya.
“Jadi kendala yang dialami sekarang ini adalah penyalurannya terbentur kuota. Berdasarkan informasi yang diterima, hanya 22 Kepala Keluarga (KK) kuotanya. Jadi banyak-banyak juga percuma,” tuturnya ketika dihubungi Cianjur Update, Kamis (16/04/2020).
Selain itu, Beni pun mengungkapkan, mekanisme pendataan masyarakat yang mendapatkan bantuan pun cukup sederhana. Masyarakat yang mendapatkan bantuan akan menerima Rp500 ribu, namun ia belum tahu bentuk bantuannya.
“Jadi, pendataannya itu diminta dari yang 22 KK itu diminta kelengkapan identitas, itu aja. Setahu saya bantuannya Rp500 ribu tapi saya belum tahu bentuknya uang tunai atau bantuan barang,” kata dia.
Ia pun mengaku teknis penyaluran bantuan dari Pemprov Jabar ini masih belum jelas. Sebab, ia menyebutkan warga yang terdampak cukup banyak, tapi yang menerima hanya sedikit.
“Bantuan dari provinsi ini memang belum jelas dan tentunya jadi masalah baru di pedesaan. Warga yang terdampak covid-19 hampir semua tapi yang menerima sedikit,” kata dia.
Bahkan, ia pun menyebut, ada banyak keluhan dari warga. Menurutnya, masyarakat mengeluh karena berawal dari bantuan ini yang terlalu digemborkan.
“Keluhannya jelas keluhan warga kan awalnya digemborkan ‘jangan ada yang terlewat’. Kenyataannya terbentur kuota bahkan untuk satu RT hanya kebagian satu KK, ada pula satu RT yang gak ada yang menerima. Misalnya saya ada 25 RT, tapi kuota hanya 22 KK,” jelas dia.
Bantuan Langsung Tunai dari Desa
Namun, ia menjelaskan, bagi masyarakat Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang yang belum mendapatkan bantuan, akan ada bantuan dari Pemerintah Desa Cirumput. “Kebetulan di desa ada BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa itu dari 30 sampai 35 persen dari Anggaran Dana Desa (ADD) harus disalurkan kisaran Rp600 Juta. Nilai anggaran satu KK itu Rp1,8 juta,” kata dia.
Ia pun pasrah dengan keadaan tersebut, sebab anggaran yang ada memang terbatas. “Untuk masyarakat belum terbagi ya bagaimana lagi. Maksudnya kan anggarannya terbatas. Mau gimana lagi? Maunya dibagi semua.” tukasnya.(afs/rez)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
