Petani Kelapa Sawit Demo di Istana Hari Ini, Minta Jokowi Tinjau Larangan Ekspor
“Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi 11,7 triliun rupiah sampai akhir April lalu, termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus Pungutan Ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp3,5 Triliun per bulannya,” ucap dia.
Ia berpendapat, seluruh masalah ini muncul sejak mencuatnya gangguan pasokan Minyak Goreng Sawit (MGS) domestik dan harga MGS curah yang mahal, walau disubsidi.
Dengan demikian, Presiden Jokowi memutuskan kebijakan melarang ekspor CPO serta Bahan Baku MGS.
Oleh sebab itu Apkasindo pun mendesak Presiden tidak cuma mensubsidi MGS curah, tetapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong).
Dalam menjaga agar tidak gagal, pihaknya meminta memperkuat jaringan distribusi minyak goreng sawit khususnya yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.
“Kami yakin pasti klir kalau TNI-POLRI sudah dilibatkan. Contohnya saja program vaksin sukses dan cegah karhutla (kebakaran hutan dan lahan), hasilnya asap langsung hilang sejak 2015 sampai sekarang,” ungkap dia.
Apkasindo pun menuntut pemerintah segera membuat regulasi yang menegaskan PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen diurus Koperasi demi kebutuhan domestik dan ekspor dikelola oleh perusahaan besar. Dengan demikian, kelangkaan MGS tidak musiman atau terulang.
Selain itu, pihaknya meminta Presiden Jokowi agar Menteri Pertanian merevisi Permentan No. 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS). Sebab, harga TBS yang diatur di Permentan 01 itu cuma ditujukan pada petani yang bermitra dengan perusahaan.
