Segera Berantas Pemberangkatan TKW Ilegal di Cianjur
Sehingga, lanjut dia, penertiban PJTKI sangat penting dalam hal legalitas, pengawasan, dan perlindungan. Tanpa legalitas, pelrindungan belum tentu berjalan.
“Apalagi Cianjur cukup besar dalam mengirim tenaga kerja ke luar negeri, masa tidak ada PJTKI yang legal? Kan ngeri,” ungkap dia.
Resiko yang akan terjadi adalah potensi perdagangan orang dan organ tubuh. Jadi, Diah ingin semua pihak berupaya memberikan perubahan yang lebih baik.
Dirinya pun menekankan kepada Pemkab Cianjur memberikan perhatian terhadap praktik PJTKI atau P3MI ilegal bersama kepolisian. Ia menegaskan tidak ada PJTKI legal di Cianjur.
“Menurut Kapolres kemarin nggak ada (PJTKI Legal). Kaget juga kita jadi selama ini ngirimnya gimana? Di Arab juga banyak orang Cianjur, itu gimana sih? Di ranah ini pemerintah punya kewajiban melindungi warganya,” sebut dia.
Menanggapi desakan Komisi VIII DPR RI, Bupati Cianjur H Herman Suherman mengaku akan melaksanakan apa yang sudah disampaikan terkait sosialisasi pemberangkatan TKW Ilegal.
“Akan kita laksanakan, saya sering menyampaikan ke masyarakat (tentang TKW ilegal) untuk hati-hati. kan kalau tidak ada masalah mah tidak apa-apa, kalau ada masalah kan jadi masalah besar buat yang bersangkutan dan buat kami, karena lebih mahal,” singkat dia.(afs)
